Tiga orang tersangka penjual kulit harimau Sumatera diancam eksekusi kurungan 5 bui dan denda senilai Rp 100 juta. Seperti yang dialami GK (24), SG (39), dan SS (30). Mereka diduga menjual kulit hewan yang dilindungi itu seharga Rp 30 juta. Tiga terdakwa tersebut menjalani sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan. Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim PN Medan diketuai Marsuddin Nainggolan.

Tiga orang tersangka penjual kulit harimau Sumatera diancam eksekusi kurungan  Jual Kulit Harimau, 3 Warga Terancam 5 Tahun Penjara

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), insiden penangkapan terhadap ketiga terdakwa penjual satwa langka itu, dalam operasi adonan Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) bekerja sama dengan Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Macan Tutul Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara.

Ketiga terdakwa tersebut diamankan di sebuah hotel di Kota Binjai, Kamis 17 September 2015 sekitar pukul 20.00 WIB sesudah dipantau Polisi Kehutanan BBTNGL selama 6 bulan. JPU menyebutkan, dari hasil acara operasi itu, petugas menyita barang bukti berupa satu lembar harimau Sumatera ukuran besar dan 1 lembar ukuran kecil, serta 2 unit kendaraan dengan nomor polisi BK 2600 RAM dan BK 3880 PAB.

JPU Teorida Ambarita dalam dakwaannya di Pengadilan Negeri (PN) Medan Selasa (15/12) juga menyampaikan pada dikala diringkus, dan petugas Polisi Kehutanan tersebut juga turut mengamankan HT (20) yang lalu dijadikan saksi dalam penjualan kulit harimau Sumatera.

Ketiga terdakwa kasus perdagangan kulit harimau tersebut yaitu warga Desa Timbang Lawan, Bahorok, Kabupaten Langkat. JPU menegaskan bahwa ketiga terdakwa tersebut sanggup diancam eksekusi penjara maksimal lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta.

Kulit harimau yang dilindungi pemerintah itu, berasal dari daerah hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Marike, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kulit harimau tersebut akan dijual dengan harga Rp 30 juta. Pelanggaran aturan yang dilakukan ketiga terdakwa itu, dijerat Pasal 21 ayat 2 abjad d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ihwal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.