Sebelumnya, Kementerian Perhubungan sempat melarang ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi sebab dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Namun sebab pertimbangan kendaraan umum berbasis online itu menjadi solusi bagi masyarakat, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, membatalkan rencana tersebut.

 Kementerian Perhubungan sempat melarang ojek maupun taksi yang berbasis daring  Pembatalan Larangan Ojek Online, Bukti Jokowi Pro Rakyat

Pembatalan Larangan Ojek Online

Atas pembatalan larangan ojek online tersebut, administrasi Go-Jek berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo sebab pribadi bereaksi terhadap kebijakan pelarangan operasional Go-Jek dan transportasi umum berbasis online lainnya.

Dalam pernyataannya di akun resmi Go-Jek, CEO Go-Jek Nadiem Makarim menyampaikan Jokowi telah menyelamatkan lebih dari 200 ribu pengemudi Go-Jek. Dengan memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk meminta klarifikasi soal dilarangnya transportasi umum berbasis daring ini, Jokowi telah melindungi ekonomi kerakyatan.

Setelah menerima reaksi keras dari masyarakat dan Jokowi, Jonan pribadi mencabut surat larangan transportasi online itu. Jonan membuktikan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua bergotong-royong tidak dimaksudkan untuk sebagai angkutan publik. Namun realitas di masyarakat menawarkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.

Kesenjangan antara kebutuhan transportasi dengan kemampuan menyediakan angkutan publik tersebut lalu diisi oleh ojek dan beberapa waktu terakhir juga dilayani oleh transportasi berbasis aplikasi, menyerupai Go-Jek dan lainnya.

Bukti Jokowi Pro Rakyat

Para pengojek online pun turut menegaskan keputusan itu menciptakan rakyat bahagia dan keputusan ini menjadi tanda bahwa Presiden Jokowi berpihak kepada masyarakat. Sebab ojek online dinilainya sebagai solusi masyarakat di tengah angkutan umum yang masih tidak terjaga keamanannya.

Namun begitu, para pengojek online juga meminta para menteri semoga mempertimbangkan efek yang ditimbulkan bagi masyarakat atas keputusan yang dibuat. Peraturan itu hendaknya berpihak kepada rakyat.